Bantahan itu disampaikan ketua pelaksana seleksi CPNS 2009 Aceh Selatan, Rahimanuddin di Tapaktuan, Rabu, terkait tudingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) T Mudasir dan Koordinator Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SOMASI) Saiful Bismi.
Mereka menduga adanya peserta CPNS 2009 yang lulus tanpa mengikuti testing.
"Tidak ada peserta yang lulus tanpa mengikuti ujian, saya harap semua pihak lebih bijak menyingkapi masalah ini," kata Rahimanuddin.
Pada penerimaan CPNS Aceh Selatan, kata dia, jumlah peserta yang mendaftarkan diri mencapai 2.414 orang untuk memperebutkan 207 formasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten. Sebanyak 400 peserta lebih diantaranya tidak mengikuti ujian penjaringan.
Hasil seleksi yang diumumkan melalui media massa 31 Januari 2010 telah menimbulkan berbagai persoalan diantaranya terdapat tujuh peserta yang lulus di dua formasi berbeda.
Serta disinyalir sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akibat adanya anak, saudara dan kerabat pejabat yang dinyatakan lulus.
Tujuh nama yang lulus di dua formasi itu yakni Yulida, Nurul Rizkiah, Ria Anggraini Rizal, Yuli dan Joni Safran. Selain lulus di S1 Matematika (Akta IV) juga lulus di formasi SI Pendidikan Fisika/S1 Fisika (Akta IV) guru SMP.
Sementara Risman Sahputra dan Norvida Erdiana selain lulus di S1 Matematika (Akta IV) juga lulus di formasi S1 Ilmu Komputer (Akta IV) untuk guru SMK.
Selain itu dua anak kandung Bupati Husin Yusuf, Herwia Wahyuna dan Firda Rayhana serta supir istrinya Rima Eved Hendedy juga lulus dalam seleksi sebagai calon abdi negara itu.
"Saya tidak tahu kalau putri pak Bupati ikut dalam seleksi CPNS, saya tahu setelah pengumuman disiarkan media massa," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Selatan itu.
Komponen sipil Aceh Selatan yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS), perkumpulan Pemuda Aceh Selatan (PAS), Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi dan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh minta aparat penegak hukum untuk mengusut indikasi KKN penjaringan CPNS 2009 itu.
Komponen sipil itu juga minta DPRK Aceh Selatan untuk membentuk tim pansus guna meneluri indikasi penyimpangan yang telah merugikan 2.000 lebih peserta ujian CPNS.
"Kami sangat menyesalkan masih adanya praktik KKN di provinsi Aceh ini, padahal Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memprioritaskan pemberantasan praktik yang merugikan orang banyak itu," kata aktivis Badko HMI Aceh, Devi Satria Saputra.
Menurut dia, lulusnya tujuh orang didua formasi dan banyaknya anak pejabat teras dalam seleksi CPNS merupakan bukti kecerobohan panitia yang dilakukan panitia sehingga telah menimbulkan rasa pesimistis untuk mengikuti testing di masa yang akan datang.
0 komentar:
Post a Comment